PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Wakil ketua Komisi V DPRD Riau, Dr Hj Karmila Sari S.Kom, MM memimpin RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Kepegawaian Daearah (BKD) Provinsi Riau serta Kanwil BKN XII Riau Kepri di ruang Komisi V DPRD Riau.
Rapat ini terkait relokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Sebelumnya, ada banyak aduan dari Guru PPPK yang ditempatkan tidak sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) ke Komisi V DPRD Riau.
Dr. Karmila Sari yang memimpin rapat, Senin (1/4/2024) mengatakan, rapat ini merupakan adanya aduan dari Guru PPPK yang merasa ditempatkan tidak sesuai dengan Dapodik dan back ground pendidikan.
Selain itu, Karmila juga membahas perihal pendataan guru honor yang ada di Provinsi Riau. Menurut dia, data tenaga kerja guru honor harus divalidasi agar semuanya terdata dengan jelas.
“Untuk guru honor tetap juga saya minta agar segera dieksekusi secepatnya agar tidak ada lagi kurangnya tenaga pengajar pendidikan di sekolah." jelasnya.
"Dan insyallah, pihak instansi dinas terkait akan menempatkan ulang Dapodik pada hari Kamis (04/04/2024), hal ini merupakan upaya kita agar pendidikan di Riau berjalan dengan baik," tambah Karmila.
Karmila juga mengapresiasi kehadiran semua dinas instansi terkait, terutama dinas BKN yang kita harapkan. "Saya mewakili Komisi V sangat mengapresiasi kehadiran dinas Kanwil BKN Riau yang hadir langsung dalam rapat," tambah Karmila.
Lebih lanjut Karmila membahas tentang
Penerima Peserta Didik Baru (PPBD) dan akan mengatur segera mungkin persiapan MoU untuk semua stakeholder.
"Ini kita lakukan agar semua kelancaran PPDB pada tahun ini berjalan dengan lancar, dan tidak ada terjadi kecurangan didalam PPDB 2024 sekarang ini," jelas caleg terpilih DPR RI Dapil Riau 1 ini.
Hal senada dikatakan Sekretaris Disdik Riau, Edi Rusma Dinata dalam rapat tersebut turut menjabarkan jumlah penambahan guru PPPK beserta targetnya di 2024.
“Penambahan guru PPPK ASN sebanyak 719 tenaga kerja dalam bulan ini. Target untuk tahun 2024 pengangkatan guru honor sebanyak 6.400 tenaga kerja,” jelasnya.
Sebelumnya, persoalan penempatan Guru PPPK pascapengumuman kelulusan tahun lalu sempat mendapat keluhan. Mendapati aduan tersebut, Komisi V DPRD Riau sempat mendatangi Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI.
Ada beberapa persoalan yang dibahas kala itu. Di antaranya mengenai rekrutmen guru PPPK, persoalan verifikasi, dan validasi hingga penempatan guru PPPK SK Gubri, beberapa waktu lalu.
Turut hadir anggota Komisi V, Sehat Badi Saragih, ST, MT, Kepala Disdik Riau Tengku Fauzan, Sekretaris Edi Rusma Dinata, Kepala BKD Riau Mamun Murod dan perwakilan dinas BKN Provinsi Riau. (*/pr2)