JAKARTA, PARASRIAU.COM - Sesuai hasil pembahasan
bersama Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, pemerintah melalui Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar
Anas akan menggelar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/CASN pada Bulan September
2023 mendatang. Adapun kebutuhan formasi yang dibutuhkan mencapai 1 juta orang.
"Terkait proses CASN/CPNS 2023, kami kemarin
sudah laporkan Pak Presiden, nanti rencana di bulan September akan dimulai dan
totalnya kurang lebih 1.030.751 orang," ungkap Abdullah Azwar Anas saat
ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Jumat (16/6/2023).
Jumlah ini, katanya, terdiri dari CPNS dan PPPK.
Anas menjelaskan, seleksi kali ini akan diprioritaskan untuk Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian kerja (PPPK)dengan porsi sebesar 80%. Sementara sisanya yakni
20% akan diperuntukkan bagi fresh graduate lewat seleksi CPNS.
"Yang fresh graduate nanti ini kita akan
menggunakan kriteria yang sangat tinggi, sehingga ini akan bertahap. Kalau
nanti tahun depannya lagi PPPK selesai, bisa jadi PPPK 70%, fresh graduate 30%.
Sehingga ini menjadi kompromi antara penyelesaian PPPK dengan fresh
graduate," jelasnya seperti dilansir detik.com.
Lanjutnya, usulan kebutuhan ASN yang disampaikan
instansi pemerintah memuat data struktur organisasi, analisis beban kerja,
eksisting pegawai, jumlah kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja
PPPK. Usulan kebutuhan tersebutlah yang saat ini sedang divalidasi oleh
Kementerian PANRB.
Dari perhitungan terakhir, pemerintah pusat sendiri
menetapkan 46.666 kebutuhan. Sedangkan pemerintah daerah 943.373 kebutuhan.
Sementara itu, formasi CPNS dari sekolah kedinasan sebesar 6.259.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya seleksi CPNS
dikabarkan akan dibuka pada bulan Juni. Sayangnya, perhitungan formasi
kementerian dan lembaga hingga saat ini belum rampung.
"Ini kan kita ada hitungnya banyak ya, kita
nunggu instansi-instansi pembina dengan BKN. Ada di Diknas, ada juga di
kementerian lain, kita hitung sehingga mana yangurgentdan menjadi
prioritas," kata Anas.
Sementara itu Plt Kepala BKN, Bima Haria Wibisana
mengatakan, hingga saat ini belum semua kementerian dan lembaga (K/L)
menyetorkan jumlah formasi CPNS yang dibutuhkan. Kalau formasi CPNS tidak
segera masuk, Kementerian PANRB akan kesulitan untuk membuka seleksi.
"Jadi formasi itu harus dihitung total tuh,
karena kan KemenPAN bermain total nasional. Kalau itu belum masuk semua ya agak
sulit, karena itu juga harus ada izin prinsip, persetujuan dari Kemenkeu untuk
pembiayaan. Jadi Kementerian Keuangan maunya berapa sih jumlahnya, kalau saya
kan enggak bisa ngitung kalau enggak ada jumlahnya. Jadi itu semua kompleks ya,"
pungkasnya. (*/pr2)
Editor: M Ikhwan