 |
| Anggota DPRD Pekanbaru, Sabarudi |
PEKANBARU, PARASRIAU.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru harus bisa jujur kepada masyarakat apa alasan sebenarnya yang membuat Pemko Pekanbaru, tidak mampu memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi mempertanyakan kebenaran dari alasan Pemko Pekanbaru yang tidak bisa membantu masyarakat karena tidak lagi memiliki anggaran.
"Pemerintah harus jujur dalam berucap, realitasnya kita sama-sama tahu ini dibangun itu dibangun, mohon maaf apakah itu (pembangunan) betul-betul berdampak secara mendasar kepada masyarakat atau tidak?," kata Sabarudi, Minggu (22/8).
Menurut politisi PKS ini, seharusnya dimasa pandemi yang sudah lebih dari satu tahun lamanya terjadi di Pekanbaru. Pemko Pekanbaru harus memiliki sekala perioritas pembangunan.
"Harusnya pemerintah bisa membuat kebijakan yang condong untuk membantu masyarakat dan menangani pandemi," cakapnya.
Kota Pekanbaru sendiri sudah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro tanggal 6 Juli 2021, kemudian dilanjutkan dengan PPKM Level IV yang akan berakhir pada tanggal 23 Agustus 2021 besok.
Namun Pemko Pekanbaru sendiri tak sekalipun memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
Sebelumnya anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois mengatakan tahun ini Pemko Pekanbaru akan melakukan pembangunan Sport Center. Dan pembangunan ini akan menelan anggaran sebesar Rp6 miliar, Lapangan Tembak Rp21 miliar, Renovasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Rp21 miliar.
Selanjutnya pengerjaan Drainase Komplek Perkantoran Tenayan Rp4,6 miliar, pengerjaan Jalan Lingkar Rp72 miliar, Renovasi Kantor Induk Tenayan Raya Rp11 miliar.
"Jika melakukan pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat, Pemko akan mendapatkan dua jempol dari masyarakat," paparnya, Kamis (5/8).
Politisi PKS ini menegaskan dari pada menghabiskan uang untuk melakukan pembangunan, seharusnya Pemko Pekanbaru memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
"Jika tak ada bantuan ini sangat disayangkan, kalau untuk pembangunan yang besar ada seharusnya untuk masyarakat juga harus ada uangnya. Mestinya harus dibagi (bantuan masyarakat)," tutupnya.***